Authentication
177x Tipe PDF Ukuran file 1.30 MB Source: sirisma.unisri.ac.id
1 HUKUM TATA NEGARA DAN REFORMASI KONSTITUSI DI INDONESIA “refleksi proses dan prospek dipersimpangan” Oleh : Dr. Lusia Indrastuti, S.H, MS.i, M.H. Dan Susanto Polamolo, S.H, M.H. 2014 2 DAFTAR ISI BAB I TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM TATA NEGARA A. PENGERTIAN DAN OBYEK KAJIAN HUKUM TATA NEGARA B. SUMBER HUKUM TATA NEGARA C. KONVENSI KETATANEGARAAN D. KONSEPSI NEGARA HUKUM BAB II NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS A. ASAS-ASAS NEGARA HUKUM B. TIPE-TIPE NEGARA C. PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM D. DEMOKRASI DAN KEDAULATAN RAKYAT 1. Demokrasi dan Perkembanganya 2. Demokrasi (transisi, konsolidasi, dan kompromi) BAB III NEGARA DAN KONSTITUSI A. PENGERTIAN DAN HAKIKAT KONSTITUSI (Konstitusi dan Konstitusionalisme) B. ANTARA PENUMPUKAN, PEMBAGIAN, DAN PENGAWASAN KEKUASAAN (Trias Politica dalam aplikasi) C. KONSTITUSI SEBAGAI NILAI & KEKUATAN NORMATIF (perspektif membangun gerakan politik nilai serta kekuatan hukum yang berpihak pada kebutuhan rakyat) D. KONSTITUSI SEBAGAI NILAI & KEKUATAN NORMATIF (perspektif membangun gerakan politik nilai serta kekuatan hukum yang berpihak pada kebutuhan rakyat) 3 BAB IV REFORMASI KONSTITUSI INDONESIA DALAM SPASIOTEMPORAL A. SEBELUM REFORMASI KONSTITUSI 1. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia a. Proklamasi 1945 Sebagai Identitas Yuridis – Formil b. BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) c. PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) 2. Ketatanegaran Indonesia dalam Pergulatan Politik a. Polemik Seputar Konstitusi RIS, UUDS 1950, Hingga Kembali ke- UUD 1945 b. Konstituante dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (kebenaran yang dipalsukan ataukah kepalsuan yang dibenarkan) c. Monolitik Militer Sebagai Tradisi Hegemoni Negara (sebuah pengingkaran atas konstitusi) B. SETELAH REFORMASI KONSTITUSI 1. Substansi Pokok Hasil Amandemen 2. Memantapkan Dimensi Konstitusionalisme Pasca Amandemen UUD 1945 (mewujudkan dan menegakkan demokrasi konsensus) 4 BAB V PROBLEMATIKA REFORMASI KONSTITUSI (Suatu Analisis) A. KONSTRUKSI EPISTEMIK B. TINJAUAN SISTEMP PEMERINTAHAN INDONESIA Eksekutif – Legislatif –Yudikatif 1. Pembagian Dan Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan UUD 1945 (pasca amandemen) 2. Hubungan Antar Lembaga Negara (refleksi kritis & pembuktian atas hubungan dan tumpang tindihnya kewenangan) a. Terjemahan Konstitusi atas Lembaga Utama Negara (main state organs) dan Lembaga Negara Bantu (state auxiliary bodies) b. Antara Tanggung jawab dan Prinsip Saling Mengawasi C. DEMOKRASI DAN POLITIK HUKUM INDONESIA 1. Demokrasi Dalam Bayangan Intervensi Kepentingan Politik 2. Implikasi Hegemoni Politik Terhadap Hukum D. CIVIL SOCIETY, NEGARA, DAN SIFAT KEKUASAAN (sebuah harapan di masa transisi dan konsolidasi) 1. Reformasi Perspektif Sosiologis;Pilihan Menuju Indonesia Baru a. Transnational Civil Society Development b. Transnational Civil Society Movement c. Dalam kepungan paham global 2. Harapan Membangun Negara Hukum Demokratis (di bawah bayang-bayang krisis multidimensi) a. Menata Cultur politik b. Membingkai Budaya hukum E. PERANG POSISI DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA
no reviews yet
Please Login to review.