Filetype PDF | Diposting 12 Aug 2022 | 3 thn lalu
Authentication
digital resources
173x Tipe PDF Ukuran file 0.11 MB Source: karyailmiah.upi-yai.ac.id
1
JURNAL
ANALISIS MANAJEMEN KRISIS
(Studi Kasus Pengelolaan Krisis oleh Humas Bank Indonesia
Pasca Disahkannya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan)
Diajukan guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1)
Ilmu Komunikasi jurusan Humas
Disusun Oleh :
Nama : Allinta Kadirya
Nim : 0964170001
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS PERSADA INDONESIAY.A.I
JAKARTA
2012
2
Analisis Manajemen Krisis (Studi Kasus : Pengelolaan Krisis oleh
HumasBankIndonesiapasca disahkannya Undang-Undang OJK)
Allinta Kadirya
ABSTRACT
Crisis management is an acute disease that is difficult to be restored or healed. Even in everyday
life, management companies or organizations can not escape from the crises it faces. But with the
management measures (management) appropriate crisis, the crisis could be an opportunity to become
better. Crisis in Bank Indonesia after the passing of Law Financial Services Authority (OJK) is an
organizational crisis. That means the bank supervisory functions that have been conducted by Bank
Indonesia will move to the OJK, Bank Indonesia will result overstaffed and the excess is not small. The
purpose of this study was to determine the public relations crisis management strategy and identify the
role of Bank Indonesia in managing public relations crisis after the passing of Act OJK.
In the case of crisis management PR Bank Indonesia uses the concept of crisis management that
has to cope with the crisis so that the crisis is not more widespread. Theory used in this study is the
theory of public relations, crisis and crisis management.
The type used in this study is descriptive qualitative research using case studies. Descriptive type
used to describe the strategy of crisis management carried out by the Public Relations of Bank Indonesia
to resolve the crisis. Data collection methods that researchers use is through interviews with sources,
observation and documentary.
From interviews, observation and documentary, it can be concluded that the crisis management
measures after the passing of Act OJK is to establish a crisis management team and work closely with
Departments to perform crisis communications, hierarchy, repositioned between the employee (mutation),
specify the people who will be assigned in the OJK, prepare a variety of matters relating to the transfer of
oversight functions of the bank to do the designing organization OJK and post-OJK Bank Indonesia and
the improvement of human resource management system of Bank Indonesia.
Key Word : Crisis, Crisis Management, Public Relations of Bank Indonesia
A. PENDAHULUAN relations, dalam situasi krisis tetap memelihara
Pada sebagian lembaga atau organisasi reputasi organisasi dan hubungan positif dengan
menganggap krisis adalah penyakit manajemen publiknya dalam melewati tahapan krisis dan
akut yang sulit untuk dipulihkan atau pasca krisis. Peran public relations adalah
disembuhkan. Krisis dapat memberi kesempatan bagaimana menciptakan kondisi yang kondusif
kepada organisasi atau perusahaan untuk kembali setelah mengalami krisis dan bagaimana
menjadi pengubah menuju kehancuran atau mengelola krisis dengan memperhatikan
kejayaan sangat tergantung pada pandangan, kepentingan publik internal dan eksternalnya.
sikap, dan tindakan yang diambil oleh suatu Keberhasilan atau kegagalan dalam menangani
perusahaan atau organisasi tersebut. Untuk itu krisis tergantung bagaimana public relations
diperlukan strategi persiapan dan penanganan mengelola krisis tersebut.
yang baik oleh semua pihak untuk menghindari Krisis yang terjadi di BI pasca disahkannya
krisis lebih lanjut. Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan
Penanganan krisis menjadi bagian dari fungsi merupakan krisis organisasi. Asal mula Undang-
manajemen public relations. Sehubungan Undang tersebut di buat dan ditetapkan karena
dengan tanggung jawab dan peran public berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3
3
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), penghasilan dan tunjangan sesuai ketentuan
pemerintah diamanatkan membentuk lembaga perundang-undangan. Namun, apabila masa
pengawas sektor jasa yang independen, peralihan berakhir pejabat dan pegawai BI yang
selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan memilih OJK, memiliki hak yang distandarisasi
nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK berdasarkan peraturan Dewan Komisioner OJK
sendiri adalah lembaga independen yang (Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang
bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan jasa OJK Pasal 64 ayat 4). Itulah sebabnya pegawai
keuangan di sektor perbankan, pasar modal, BI resah akan nasibnya dalam menentukan
asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, pilihan kelak.
dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Untuk menanggulangi krisis tersebut,
Pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan diperlukan suatu perencanaan khusus yang dapat
Rakyat (DPR), Kamis 27 Oktober 2011 terjawab merespon , menghadapi dan menangani krisis
sudah tentang Otoritas Jasa Keuangan yang dengan cepat dan tepat, yang di dalamnya
bertahun-tahun menimbulkan pro dan kontra, memasukkan faktor komunikasi sebagai bagian
DPR secara resmi mengesahkan UU mengenai penting dalam penyelesaian krisis. Melalui
OJK. Fungsi Pengawasan bank yang selama ini strategi komunikasi yang handal, ketidakpastian,
dilakukan BI akan pindah ke OJK selambat- konflik kepentingan, keterlibatan emosional,
lambatnya 31 Desember 2013. opini publik yang berkembang dapat dinetralisir
Sesuai dengan Pasal 64 ayat 2, pejabat dan sehingga tidak sampai menjurus pada
pegawai BI wajib bekerja di OJK untuk jangka ketidakpercayaan publik yang dapat
waktu paling singkat 3 (tiga) tahun. Disebutkan menghancurkan organisasi maupun melemahnya
pula pada ayat 3 bahwa pejabat/pegawai BI moral kerja karyawan. Di sinilah Humas BI
wajib menetapkan pilihan status sebagai mempunyai peranan penting dalam mengelola
pejabat/pegawai OJK atau kembali sebagai krisis organisasi yang tengah terjadi di BI.
pejawab/pegawai BI paling lama 2 (dua) tahun Dari latar belakang yang dikemukakan maka
sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang penulisan ini mencoba untuk meneliti hal
pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa tersebut yaitu dengan mengambil topik
keuangan di sektor perbankan. Penetapan jangka ”Analisis Manajemen Krisis (Studi Kasus
waktu dua tahun dimaksudkan untuk memberi Pengelolaan Krisis oleh Humas BI Pasca
kesempatan bagi OJK melakukan proses Disahkannya Undang-Undang Otoritas Jasa
perekrutan untuk mengisi kekosongan dari Keuangan)”.
pejabat dan pegawai yang tetap memilih status
sebagai pegawai BI. Pejabat dan pegawai dari BI B. TEORI
yang tetap memilih sebagai pejabat dan pegawai Menurut Carl I. Hovland, pengertian
BIdikembalikan pada akhir tahun ketiga. komunikasi adalah “ Upaya yang sistematis
Beberapa krisis yang dapat timbul pasca untuk merumuskan secara tegas asas-asas
disahkannya Undang-Undang OJK yaitu penyampaian informasi serta pembentukan
diantaranya kelebihan 800 orang pegawai akan pendapat dan sikap” (Effendy, 2002:10).
menimbulkan kesulitan yang tidak akan mudah Sementara menurut Harold Lasswell, yaitu
diatasi oleh manajemen BI. Disisi lain, Undang- “komunikasi adalah proses penyampaian pesan
Undang OJK tersebut menimbulkan keresahan oleh komunikator kepada komunikan melalui
bagi pegawai BI akan kejelasan nasib, media yang menimbulkan efek tertentu.”
remunerasi, kesempatan karir yang nantinya Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi
akan didapatkan apabila mereka memilih OJK adalah proses pertukaran pesan (interaksi) dari
atau kembali lagi ke BI. Selama masa peralihan komunikator kepada orang lain sebagai
ke OJK pejabat dan pegawai BI tidak perlu komunikan dengan media tertentu yang dapat
khawatir karena mereka akan mendapatkan hak menimbulkan efek tertentu juga. Pertukaran
sesuai ketentuan OJK dengan tidak mengurangi pesan ini akan terus berlangsung jika adanya
hak pejabat dan pegawai yang telah dimiliki. kecocokan antara komunikator dengan
Hak tersebut antara lain, hak atas pengakuan komunikan, seperti kesamaan pengalaman dan
masa kerja, kepangkatan, pensiun, asuransi, pengetahuan yang pernah mereka peroleh.
4
Definisi berikutnya “Humas adalah suatu 2. Mendukung kegiatan komunikasi
filsafat sosial dan manajemen yang dinyatakan timbale balik dua arah dengan berbagai
dalam kebijakan beserta pelaksanaanya, yang pihak.
melalui proses interpretasi yang peka mengenai b. Menghadapi krisis
peristiwa-peristiwa berdasarkan pada c. Mempromosikan aspek kemasyarakatan
komunikasi dua arah dengan publiknya, 1. Mempromosikan yang menyangkut
berusaha untuk memperoleh saling pengertian kepentingan publik.
itikad baik (Moore, 2004 : 6-7). 2. Mendukung kegiatan kampanye sosial.
Pengertian krisis yang dikutip dari buku
Menurut John D Millet dalam bukunya, diktat Interstudy School of PR dalam Soemirat
Management in Public Relations the Quest for & Ardianto (2004:181), yaitu: Krisis adalah
Effectives Perfomance yang artinya Humas masa gawat atau genting, dimana situasi tersebut
dalam dinas instansi/lembaga kepemerintahan dapat menjadi titik baik atau sebaliknya.”
terdapat beberapa hal untuk melaksanakan Beberapa sumber yang menyebabkan
tugasnya: terjadinya krisis dalam suatu organisasi, menurut
a. Mengamati dan mempelajari tentang hasrat, Philip Lesly dalam Soemirat & Ardianto
keinginan-keinginan dan aspirasi yang (2005:182), sumber-sumber krisis antara lain:
terdapat dalam masyarakat. a. Bencana seperti kebakaran, gempa bumi
b. Kegiatan yang memberikan nasehat atau akan berpengaruh kepada orang-orang
sumbang saran untuk menanggapi apa dalam perusahaan maupun publik luar
sebaiknya yang dilakukan oleh perusahaan, seperti investor, pelanggan,
instansi/lembaga pemerintah seperti yang agen, komunitas perusahaan dll.
dikehendaki oleh publiknya. b. Kondisi darurat yang datang secara tiba-tiba
c. Kemampuan untuk mengusahakan atau suatu perkembangan kondisi darurat
terjadinya hubungan yang memuaskan yang ini, seperti sabotase produk atau
diperoleh antara hubungan publik dengan perusahaan.
aparat pemerintah. c. Penanaman bom dapat menimbulkan
d. Memberikan penerangan dan informasi kepanikan dan kerusakan atau suatu
tentang apa yang telah diupayakan oleh pemogokan karyawan perusahaan.
instansi/lembaga pemerintah yang d. Rumor yang jelek tentang perusahaan atau
bersangkutan. (Ruslan, 2001:311-312) produk.
Peranan Public Relations dalam suatu e. Adanya letupan seperti boikot dari berbagai
organisasi dapat dibagi menjadi empat kategori aktivis, permintaan penarikan produk dll.
menurut Dozier & Broom (Ruslan, 2008:20): Kita dapat mengkategorikan krisis
a. Expert Prescriber berdasarkan asal terjadinya atau berdasarkan
b. Communications Fasilitator waktu peringatan munculnya krisis. Jefkins
c. Problem Solving Process Fasilitator (2003:335) membagi jenis krisis dalam dua
d. Communications Technician bagian, yaitu:
Adapun ruang lingkup tugas Public Relations a. Krisis dengan kemungkinan yang dapat
dalam sebuah organisasi atau lembaga antara diperhitungkan
lain (Ruslan, 2008:23), yaitu: b. Krisis yang tidak dapat diperhitungkan
a. Membina hubungan ke dalam (public Steven Fink, konsultan krisis terkemuka dari
internal) Amerika mengembangkan konsep anatomi
b. Membina hubungan ke luar (public krisis. Fink mengidentikkan krisis dengan
eksternal) penyakit yang menyerang manusia. Oleh
Menurut Henry Fayol (Ruslan, 2006:23) karenanya Fink membagi tahapan yang dilalui
tugas dan sasaran Public Relations yaitu: suatu krisis dengan menggunakan terminologi
a. Membangun identitas dan citra perusahaan kedokteran yang biasa dipakai untuk melihat
1. Menciptakan identitas dan citra stadium suatu krisis yang menyerang manusia.
perusahaan yang positif. Empat tahap perkembangannya adalah sebagai
berikut (Kasali, 2003:225-230):
no reviews yet
Please Login to review.
