Authentication
144x Tipe PPTX Ukuran file 0.92 MB Source: bpsdm.pu.go.id
BIO DATA NAMA Drs. GONDO SUHADYO, MSi NIP 195510151979031001 JABATAN/GOL WI UTAMA/ GOL lV.d KANTOR ITJEN KEMENTERIAN PU ALAMAT KANTOR JL PATTIMURA NO. 20 KEB BARU JAKARTA SELATAN ALAMAT RUMAH JL WINONG RT 02 RW 06 NOMOR 8 SUDIMARA TIMUR CILEDUG TELPON RUMAH TANGGERANG 021 – 7304147 STATUS BERKELUARGA (Istri 1, 3 Anak, 1 Pria/2 WNT) DIKLAT PISK BIDANG PENYEDIAAN PERUMAHAN MATERI DIKLAT PISK PENGERTIAN SPIP, PEREAN APIP / ITJEN KEMENTERIAN PUPR, DASAR HUKUM SPIP DAN LANDASAN HUKUM TUGAS APIP DAN PENERAPAN MR POLA PIKIR PENGENDALIAN INTERN DALAM MR , PENGERTIAN RISIKO, UNSUR RISIKO, SUMBER RISIKO, MATERI PENGERTIAN MANAJEMEN RESIKO DAN MANFAAT MANAGEMEN RISIKO DIKLAT PEMAHAMAN PROSES MR DAN IMPLEMENTASI MR SESUA9 IN MEN PU NOMOR 02/IN/M/2011 CONTOH MAPING MANAGEMENT RESIKO SAKTER PLP DAN AIR MINUM, PEMBENTUKAN SATGAS SPIP DAN LATIHAN LANJUTAN DIKLAT PISK BIDANG PENYEDIAAN PERUMAHAN PENGERTIAN SPIP SESUAI PP NO 60/2008 SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara PENGERTI terus menerus oleh pimpinan dan seluruh AN SPIP pegawai untuk memberi kan keyakinan PP No 60 memadai atas tercapai nya tujuan organisasi Tahun 2008 melalui kegiat an yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap per uu an DIKLAT PISK BIDANG PENYEDIAAN PERUMAHAN PERAN APIP PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (Pasal 11 PP Nomor: 60 Tahun 2008) 1. Memberi keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian 2. Memberi peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelengga- raan tugas dan fungsi Kementerian 3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian. DIKLAT PISK BIDANG PENYEDIAAN PERUMAHAN 5 DASAR HUKUM SPIP UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Penggu na Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bah wa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sis tem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuang an telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menye lenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan peme rintah secara menyeluruh, SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. DIKLAT PISK BIDANG PENYEDIAAN PERUMAHAN
no reviews yet
Please Login to review.