231x Filetype PPTX File size 2.26 MB Source: organisasi.madiunkota.go.id
2 DASAR HUKUM PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK 3 TUJUAN EVALUASI KINERJA ▸ MELIHAT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERKAIT PELAYANAN PUBLIK ▸ MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN MEMBERIKAN DAMPAK BAGI KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 SASARAN EVALUASI SELURUH PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN (TERMASUK UPTD, KELURAHAN DAN UNIT LAYANAN LAINNYA) 5 1. KEBIJAKAN UMUM EVALUASI “ EVALUASI PELAYANAN PUBLIK MERUPAKAN INSTRUMEN INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) ”
no reviews yet
Please Login to review.