Filetype PDF | Diposting 14 Aug 2022 | 3 thn lalu
Authentication
digital resources
292x Tipe PDF Ukuran file 0.30 MB Source: fkbi.akuntansi.upi.edu
Prosiding ISBN : 978-602-17225-6-5
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
MENINGKATKAN WAJAR TANPA PENGECUALIAN
PADA PEMERINTAH KOTA TANGERANG
Yudi Nur Supriadi
Pascasarja Doktoral Ilmu Manajemen, Universitas Pendidikan Indonesia
email. yudinur@student.upi.edu
Abstract
As an autonomous region of Tangerang City Government expected to or independent in
financing activities of local authorities to the level of dependence on the central government and
regional revenue should be a major part in mobilizing funds local governance processes. Therefore, it
was appropriate for the original income used as a benchmark in the implementation of regional
autonomy in order to bring the level of independence in the face of regional autonomy, Financial
Statements Tangerang City Government with komperehensif expected to improve the financial
performance of local governments Kota Tangerang well, this is to be accounted for the Audit Board of
the Republic of Indonesia, the results can make Tangerang City won unqualified for the eighth time.
Therefore, this study aims to identify the financial statements in the Tangerang City Government in
Achieving Ratings unqualified. Research conducted using the method of data collection in the form of
documentation, data were obtained from the Department of Revenue and Finance Office of
Tangerang City Regional. The results of the research in Fiscal Year 2007 through 2014 can be
explained: The ratio of financial independence Tangerang City area ranged from 20% to 68%. While
the growth rate revenue (PAD) Tangerang City range from 09% to 45%, It concluded the research in
accordance with the hypothesis which financial statements are very good and can improve
performance Tangerang City can achieve unqualified.
Keywords: Financial Reports and Unqualified Opinion
1. PENDAHULUAN
Memasuki era globalisasi ekonomi dan perubahan dalam konsep perencanaan nasional, terutama
pelaksanaan otonomi daerah mengakibatkan penyusunan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Hal
ini merupakan salah satu bentuk bagaimana pemerintah daerah mempersiapkan suatu era baru dalam
era ekonomi internasional dan era pelaksanaan otonomi daerah dalam tingkat nasional. Perubahan
tersebut diatas merupakan trend dibanyak negara dan penguatan ekonomi ini merupakan sebagian dari
pergeseran struktur pemerintahan menciptakan new strategy dalam menghadapi era di abad 21
dimana kekuatan dan keinginan global sudah semakin kuat.
Sehingga laporan keuangan pemerintah daerah tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk
penilaian kinerja (Mardiasmo, 2004: 36-37). Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur
keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),
yang merupakan keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor
ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu, biasanya satu tahun. Dapat dijelaskan Realisasi
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tangerang sebagai berikut :
Tabel. 1.Realisasi APBD Kota Tangerang Realisasi APBD TA. 2010 s/d 2012
Uraian 2010 2011 2012
1.338.92 1.839.92 2.211.86
Pendapatan 0.810.63 0.864.79 2.181.94
3.00 2.00 4.00
1.395.73 1.395.73 1.948.25
Belanja 3.836.49 3.836.49 1.162.06
1.00 1.00 4.00
Forum Keuangan dan Bisnis V, Th. 2016 153
Prosiding ISBN : 978-602-17225-6-5
Dari uraian tabel diatas menunjukkan signifikannya pengelolaan keuangan daerah Kota
Tangerang terutama pendapatan, terus mengalami peningkatan hal ini akan berdampak positif untuk
mengembangkan proses pembangunan terutama meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
berbagai sektor
Pembangunan yang digulirkan Pemerintah daerah dituntut agar pengelolaan keuangan daerah
dilakukan dengan baik, sehingga akan mewujudkan tujuan pemerintahan yang bersih (clean
goverment), dimana pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah kemampuan mengontrol
kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel. Laporan
pertanggungjawaban yang disajikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan, maka Kepala Daerah berusaha melakukan pembinaan, dengan
diadakan nya pembinaan terhadap pengelolaan keuangan daerah kepada Kepala SKPD beserta Entitas
SKPD tersebut, agar laporan keuangan yang dihasilkan SKPD tersebut sesuai dengan yang
diharapkan, dimana hasil dari perpaduan seluruh laporan keuangan SKPD-SKPD akan menjadi
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Rai:2008)
Opini audit BPK berupa “Wajar Tanpa Pengecualian” atas Laporan Keuangan baik pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah sudah menjadi obsesi seluruh pimpinan kementerian/lembaga,
bahkan untuk mencapai opini tersebut, beberapa kepala daerah bahkan rela mengeluarkan uang suap
kepada tim BPK agar daerah mereka mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut,
(aksu:2005).
Dengan demikian hasil perhitungan analisis rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur
kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tangerang periode 2008 sampai 2012 yang diukur dengan
rasio keuangan berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah baik, sehingga yang
menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tangerang periode 2008 sampai 2012
adalah baik hal ini semua dilakukan untuk pertanggungjawaban dalam mencapai Wajar Tanpa
Pengecualian untuk ke 8 kalinya TA. 2014. Salah satu alat menganalisis kinerja pemerintah daerah
dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap
APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Menurut Widodo dalam Detisa (2009:98)
Berdasarkan latar belakang, masalah dan tujuan penelitian ini yaitu sejauhmana Analisis Laporan
Keuangan di Pemerintah Kota Tangerang dalam Mencapai Penilaian Wajar Tanpa Pengecualian
2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Analisis Times Sereies yang salah satu tujuannya tidak lain adalah untuk menemukan suatu
keteraturan atau pola yang dapat digunakan dalam peramalan kejadian mendatang (Subarno :2009)
Menurut Render (2003), analisis data runtun waktu (time series) berarti memecah data lampau
menjadi komponen-komponen dan memproyeksikannya ke depan (forecasting). Dengan kata lain,
tujuan analisis data runtun waktu adalah mengindentifikasi komponen faktor yang dapat memengaruhi
nilai dalam deret data, sehingga dapat digunakan untuk peramalan baik jangka pendek maupun jangka
panjang (Boediono :2001)
Menurut Mamesh dalam Halim (2007:23) menyatakan bahwa “Keuangan Daerah dapat diartikan
sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik
berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh
Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang
berlaku”
Menurut Rahardjo (2011:34) menyatakan bahwa “keuangan daerah merupakan semua hak dan
kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah
tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Menurut Warsono ( 2002:28-29 ) Untuk menentukan apakah suatu perusahaan sehat atau tidak
dari sisi keuangan dapat dilakukan dengan dua macam metode, yaitu : Metode Lintas Waktu ( Time
Series, Metode Lintas Seksi/Industri ( Cross Section). Beberapa jenis rasio yang dapat
dikembangakan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD menurut Ihyaul Ulum (2009),
antara lain : a). Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, b). Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD.
Opini yang diberikan kepada laporan keuangan merupakan penghargaan kepada pemerintah
daerah karena telah melaporkan informasi yang sesuai. Secara umum opini yang dikeluarkan seperti
opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan adalah sebuah apresiasi dari BPK
Forum Keuangan dan Bisnis V, Th. 2016 154
Prosiding ISBN : 978-602-17225-6-5
RI terhadap Instansi Pemerintah (Pusat dan Daerah) yang telah melakukan pengelolaan keuangan
dengan baik (Subiyantoro:1997). Tidak gampang untuk mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian,
apalagi selama dua tahun berturut turut dengan pengawasan yang dilakukan oleh auditor yang
berbeda, bukan dengan tim yang sama
Asumsi yang penting yang harus dipenuhi dalam memodelkan runtun waktu adalah asumsi
kestasioneran artinya sifat-sifat yang mendasari proses tidak dipengaruhi oleh waktu atau proses
dalam keseimbangan. Berikut gambar kerangka penelitian analisis times series Keuangan dalam
pencapaian wajar tanpa pengecualiaan sebagai berikut :
Gambar 1. kerangka pemikiran penelitian
Sumber : diolah dari berbagai teori
Adapun rumusan hipotesis dalam penelitian ini yaitu Analisis Laporan Keuangan di Pemerintah
Kota Tangerang dalam Mencapai Penilaian Wajar Tanpa Pengecualian sudah baik
3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini berkaitan dengan analisis laporan keuangan pemerintah daerah dalam menigkatkan
wajar tanpa pengecualian di Pemerintah Kota Tangerang. Metode dalam Penelitian ini menggunakan
penelitian studi kasus yang menggunakan dan menganalisis data-data yang diperoleh dan menarik
kesimpulan dari hasil analisis. Studi kasus ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara
mendetail tentang latar belakang, sifat karakter khas dari suatu kasus maupun status dari suatu
organisasi dari suatu hal yang akan dijadikan sesuatu hal yang bersifat umum
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder internal dan bersifat
kuantitatif, yaitu laporan perhitungan APBD pemerintah daerah Kota Tangerang. Data sekunder yaitu
data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain
Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa, yaitu dokumentasi dengan
mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada pada
organisasi tersebut. Masalah yang diteliti mengenai data Kota Tangerang dalam angka data PAD,
realisasi PAD, biaya untuk memungut PAD yang dilakukan oleh Kota Tangerang. Data-data tersebut
diperoleh dari Kantor Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah Kota Tangerang dan Kantor Walikota
Kota Tangerang, cq Kepala Bagian Kuangan Kota Tangerang
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah yang
mencangkup beberapa parameter berupa rasio pada tabel 2 sebagai berikut:
Forum Keuangan dan Bisnis V, Th. 2016 155
Prosiding ISBN : 978-602-17225-6-5
Gambar 2. Tabel Operasional; Variabel
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis rasio keuangan pemerintah daerah Kota Tangerang dengan metode lintas waktu (time
series) pada dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukan kemampuan daerah dalam membiayai
sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada manyarakat yang telah membayar
pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.
Berikut ini tabel hasil hasil kajian sebagai berikut :
Gambar 3. Tabel Rasio kemandirian keuangan daerah kota tanggerang tahun anggaran 2007-2013
Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Rasio kemandirian keuangan daerah Kota Tangerang
mengalami kenaikan. Jadi, kemampuan pemerintah Kota Tangerang dalam membiayai kegiatan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dilihat dari tingkat rasio kemandirian
keuangan daerahnya sudah dapat dikatakan baik, dengan kata lain bahwa kinerja keuangan
pemerintah daerah adalah baik
2. Rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
Rasio pertumbuhan (growth Ratio) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah
dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari satu periode ke
periode berikutnya. Semakin besar rasio pertumbuhan atau realisasi penerimaan PAD tahun sekarang
dibandingkan dengan rasio pertumbuhan atau realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya maka
kinerja pemerintahaan daerah dinyatakan baik
Forum Keuangan dan Bisnis V, Th. 2016 156
no reviews yet
Please Login to review.
