173x Filetype PPTX File size 1.30 MB Source: bpsdm.pu.go.id
I dentifikasi Proyek KPBU TAHAPAN PELAKSANAAN KPBU Perencanaan Proyek Transaksi Proyek Kerjasama Manajemen Pelaksanaan Kerjasama Penyiapan Proyek Kerjasama Perjanjian Kerjasama (MPPK) • Identifikasi dan • Penyusunan kajian awal • Perencanaan pengadaan • Perencanaan MPPK: pemilihan proyek Pra Studi Kelayakan • Pra-kualifikasi Pembentukan unit kerjasama (Output: Dokumen • Request for Proposal manajemen, dan • Penetapan prioritas Outline Business Case) • Pelaksanaan pengadaan penyusunan rencana • Dokumen studi • Penjajakan minat pasar • Penetapan pemenang kerja pendahuluan (market sounding) lelang • Pelaksanaan MPPK: • Permohonan rencana • Pendirian Badan Usaha Tahap pra-konstruksi, dukungan/ jaminan Pelaksana tahap konstruksi, dan Pemerintah (kalau ada) • Penandatanganan tahap operasi • Penyusunan kajian akhir Perjanjian Kerjasama Studi Kelayakan (Output: Dokumen (Output: Dokumen Perjanjian Kerjasama) PROSES IDENTIFIKASI Final Business Case) • Financial Close PROYEK KPBU DILAKSANAKAN K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M & P E R U M A H A N R A K Y A T TAHAPAN PERENCANAAN KPBU Memperoleh informasi mengenai kebutuhan penyediaan infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha berdasarkan RPJMN, Renja Pemerintah, Renstra dan Renja T U J U A N Kementerian/Lembaga, dan Renja Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan Mendukung koordinasi perencanaan dan pengembangan rencana KPBU serta melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai rencana KPBU. Penyusunan KPBU diusulkan Rencana Penganggaran Identifikasi dan KEPUTUSAN DAFTAR Anggaran KPBU penetapan KPBU LANJUT/ kepada Menteri RENCANA TIDAK KPBU Perencanaan KPBU KPBU Sumber: Sesuai dengan Indikasi perlu tidaknya APBN peraturan dukungan dan/atau APBD perundang- jaminan Pemerintah dan • Menjadi pertimbangan Studi kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Pinjaman/Hibah undangan pendahuluan prioritas nasional • Diperbaharui secara berkala Lainnya untuk diumumkan dan disebarluaskan Konsultasi • PJPK menginformasikan status publik KPBU minimal 1 kali dalam setahun kepada Menteri Perencanaan untuk dievaluasi Untuk memperoleh pertimbangan mengenai manfaat dan dampak KPBU terhadap kepentingan masyarakat K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M & P E R U M A H A N R A K Y A T A L U R P R O S E S I D E N T I F I K A S I P R O Y E K K P B U BAPPENAS Kementerian Sektor Renstra RPJP RPJM Nas Renstra Daftar RPJP RPJM Nas K/L INSTANSI K/L Daftar Proyek KPBU CAKUPAN (20 thn) (5 thn) Panjang Daftar Proyek KPBU CAKUPAN (20 thn) (5 thn) (5 thn) subsektor dengan PEMBERI (5 thn) subsektor dengan SUB SUB Proyek saringan awal AMK KONTRAK saringan awal AMK SEKTOR Kerjasama SEKTOR Daftar Proyek KPBU KEMENTERIAN Daftar Proyek KPBU CAKUPAN Sektor dari saringan SEKTOR & CAKUPAN Sektor dari saringan SEKTOR sektor oleh AMK SIMPUL KPBU SEKTOR sektor oleh AMK RKP Nas Renja K/L KPPIP & PUSAT RKP Nas Renja K/L (1 thn) (1 thn) KPBU (1 thn) (1 thn) CAKUPAN CAKUPAN NASIONAL NASIONAL APBN Daftar Proyek APBN APBN K/L Daftar Proyek Nas APBN K/L Sektor Publik KEMENKEU Nas (1 thn) Sektor Publik (1 thn) (1 thn) (APBN) (1 thn) (APBN) K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M & P E R U M A H A N R A K Y A T IDENTIFIKASI PROYEK KPBU TINGKAT NASIONAL/SEKTOR Instansi Daftar Proyek KPBU Instansi Non KPBU Subsektor setelah Melaksanakan Persiapan Persiapan Pengadaan Lingkup Pemberi melalui penyaringan Kajian Pelaksanaan Pelaksanaan Lingkup Pemberi Badan Usaha Subsektor awal menggunakan Kelayakan Proyek KPBU Proyek KPBU Subsektor Kontrak Kontrak AMK Prioritas KPBU Sektor Laporan Laporan Kementerian Daftar Proyek KPBU Kementerian Non KPBU Sektor melalui Kementerian Lingkup Terkait & Simpul penyaringan lingkup mengajukan proyek Lingkup Terkait & Simpul Sektor sektor menggunakan KPBU sektor Sektor KPBU KPBU AMK Memerlukan Dukungan Pemerintah tambahan tidak diperlukan Laporan Laporan kajian bagi Daftar Proyek KPBU kesiapan proyek Nasional setelah Lingkup KPPIP melalui penyaringan Lingkup KPPIP Nasional lingkup nasional Nasional menggunakan AMK Dukungan Pemerintah Dukungan Pemerintah Belum tersedia diperlukan Kemenkeu & Kemenkeu & Kaji ulang anggaran Unit Pengelola (pasca persetujuan Unit Pengelola Laporan ke Dukungan Pemerintah KPPIP/Kemenkeu) Risiko Kementerian tersedia Risiko Daftar Proyek Sektor Publik (APBN) K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M & P E R U M A H A N R A K Y A T
no reviews yet
Please Login to review.