jagomart
digital resources
picture1_Premium Powerpoint Templates 21532 | Pertemuan 7 Pph Ps 23


 204x       Tipe PPT       Ukuran file 1.50 MB       Source: paramithatax12.files.wordpress.com


File: Premium Powerpoint Templates 21532 | Pertemuan 7 Pph Ps 23
pph pasal 23 mengatur tentang tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wp dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan ...

icon picture PPT Power Point PPT | Diposting 28 Jul 2022 | 3 thn lalu
Berikut sebagian tangkapan teks file ini.
Geser ke kiri pada layar.
      PPH  PASAL  23  MENGATUR  TENTANG  
      TENTANG  PEMOTONGAN  PAJAK  ATAS 
      PENGHASILAN  YANG  DITERIMA  ATAU 
      DIPEROLEH  WP  DALAM  NEGERI  DAN 
      BENTUK  USAHA  TETAP  YANG  BERASAL 
      DARI  MODAL,  PENYERAHAN  JASA, 
      ATAU   PENYELENGGARAAN      KEGIATAN 
      SELAIN  YANG  TELAH  DIPOTONG  PAJAK 
      SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 
      21
       1. DEVIDEN
       2. BUNGA,  TERMASUK  PREMIUM,  DISKONTO  DAN  IMBALAN 
         SEHUBUNGAN DENGAN JAMINAN PENGEMBALIAN UTANG
       3. ROYALTI
       4.    HADIAH  DAN  PENGHARGAAN  SELAIN  YANG  TELAH 
         DIPOTONGAN PPH 21
       5. BUNGA  SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA 
         ANGGOTA KOPERASI (YANG JUMLAHNYA MELEBIHI RP 240.000) 
       6. IMBALAN       SEHUBUNGAN  DENGAN  JASA  TEKNIK,  JASA 
         MANAJEMEN,  JASA  KONTRUKSI,  JASA  KONSULTAN  DAN  JASA 
         LAIN  SELAIN  YANG  TELAH  DIPOTONG  PAJAK  SEBAGAIMANAN 
         DIMAKSUD DALAM PASAL 21
       7. SEWA  DAN  PENGHASILAN  LAIN  SEHUBUNGANN  DENGAN 
         PENGGUNAAN HARTA 
        BADAN PEMERINTAH
        SUBYEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI
        BENTUK USAHA TETAP
        PERWAKILAN PERUSAHAAN DALAM NEGERI LAINNYA
        ORANG PRIBADI SEBAGAI WAJIB PAJAK TERTENTU YANG 
         DITUNJUK OLEH DIRJEN PAJAK (KPP)
           • AKUNTAN, ARSITEK, NOTARIS, PPAT (KECUALI PPAT CAMAT, 
            PENGACARA, KONSULTAN YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS
           • ORANG PRIBADI YANG MENJALANKAN USAHA YANG 
            MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN UNTUK PEMBAYARAN BERUPA 
            SEWA
                TARIF 15 %
         PENGHASILAN BRUTO                                      TARIF  2 %
            DEVIDEN                                  SEWA DAN PENGHASILAN 
            BUNGA TERMASUK PREMIUM                    LAIN SEHUBUNGAN DENGAN 
            DISKONTO                                  PENGGUNAAN HARTA
                                                      IMBALAN : JASA TEKNIK, 
            IMBALAN SEHUBUNGAN                        JASA MANAJEMEN, JASA 
             JAMINAN PENGEMBALIAN                      KONSULTAN
             UANG                                     JASA LAIN YANG DITETAPKAN 
            ROYALTI                                   DIRJEN PAJAK SELAIN JASA 
            HADIAH DAN PENGHARGAAN                    YANG TELAH DIPOTONG PPh 
             SEHUBUNGAN KEGIATAN                       PASAL 21
             SELAIN YANG TELAH 
             DIPOTONG PPH PASAL 21
            BUNGA SIMPANAN YANG 
             TELAH DIBAYARKAN  OLEH 
             KOPERASI (BERSIFAT FINAL)
    SEBESAR  15%  (LIMA  BELAS  PERSEN)  DARI 
    JUMLAH BRUTO ATAS:
    1.DIVIDEN
    2.BUNGA,  PREMIUM,  DISKONTO,  PREMI  SWAP, 
    DAN IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JAMINAN 
    PENGEMBALIAN HUTANG;
    3.ROYALTI.
    4.HADIAH  DAN  PENGHARGAAN  SELAIN  YANG 
    TELAH DIPOTONG PPH PASAL 21
Kata-kata yang terdapat di dalam file ini mungkin membantu anda melihat apakah file ini sesuai dengan yang dicari :

...Pph pasal mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wp dalam negeri dan bentuk usaha tetap berasal dari modal penyerahan jasa penyelenggaraan kegiatan selain telah dipotong sebagaimana dimaksud deviden bunga termasuk premium diskonto imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang royalti hadiah penghargaan dipotongan simpanan dibayarkan oleh koperasi kepada anggota jumlahnya melebihi rp teknik manajemen kontruksi konsultan lain sebagaimanan sewa sehubungann penggunaan harta badan pemerintah subyek perwakilan perusahaan lainnya orang pribadi sebagai wajib tertentu ditunjuk dirjen kpp akuntan arsitek notaris ppat kecuali camat pengacara melakukan pekerjaan bebas menjalankan menyelenggarakan pembukuan untuk pembayaran berupa tarif bruto uang ditetapkan bersifat final sebesar lima belas persen jumlah dividen premi swap hutang...

no reviews yet
Please Login to review.