Word DOC | Diposting 28 Jul 2022 | 3 thn lalu
Authentication
digital resources
198x Tipe DOC Ukuran file 0.27 MB Source: jdih.singkawangkota.go.id
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2005
TENTANG
DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah
ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548), perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah
Tentang Desa;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang
telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DESA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Legal Agency
©
2006
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia;
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau
Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai
perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan
nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan
mitra pemerintah desa dalam memberdayakan
masyarakat.
10. Dana perimbangan adalah pengertian sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan
Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Legal Agency
©
2006
11. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang
bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan
pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya
disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang
ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi
dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan
yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar
pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan,
bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi,
supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
16. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
BAB II
PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN STATUS DESA
Bagian Pertama
Pembentukan
Pasal 2
(1)Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan
memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial
budaya masyarakat setempat.
(2)Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus memenuhi syarat :
a. jumlah penduduk;
b. luas wilayah;
c. bagian wilayah kerja;
d. perangkat; dan
e. sarana dan prasarana pemerintahan.
(3)Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau
bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari
satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau
pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
(4)Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan
setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun
penyelenggaraan pemerintahan desa.
(5)Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat dihapus atau digabung.
Legal Agency
©
2006
Pasal 3
(1) Dalam wilayah desa dapat dibentuk Dusun atau
sebutan lain yang merupakan bagian wilayah kerja
pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan
desa.
(2) Sebutan bagian wilayah kerja pemerintahan desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan
dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat
yang ditetapkan dengan peraturan desa.
Pasal 4
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan,
Penghapusan dan Penggabungan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada
Peraturan Menteri.
(2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib mengakui dan
menghormati hak asal-usul, adat istiadat dan sosial
budaya masyarakat setempat.
Bagian Kedua
Perubahan Status
Pasal 5
(1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi
kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa
bersama BPD dengan memperhatikan saran dan
pendapat masyarakat setempat.
(2) Perubahan status desa menjadi kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan
persyaratan :
a. luas wilayah;
b. jumlah penduduk;
c. prasarana dan sarana pemerintahan;
d. potensi ekonomi; dan
e. kondisi sosial budaya masyarakat.
(3) Desa yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan
Perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status
desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada
Peraturan Menteri.
(5) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) wajib mengakui dan
menghormati hak asal-usul, adat istiadat desa dan
sosial budaya masyarakat setempat.
Legal Agency
©
2006
no reviews yet
Please Login to review.
