jagomart
digital resources
picture1_Excel Sheet Download 20821 | Standar Operasional Prosedur   Pembayaran Non Tunai Biaya Perjal 157


 191x       Tipe XLS       Ukuran file 0.16 MB       Source: setwan.jogjakota.go.id


Excel Sheet Download 20821 | Standar Operasional Prosedur Pembayaran Non Tunai Biaya Perjal 157
standar operasional prosedur   sop   pembayaran non tunai biaya perjalanan dinas bagi anggota dprd  pegawai setwan sheet 2 pembayaran non tunai sppd nomor sop  tgl pembuatan  ...

icon picture XLS Excel XLS | Diposting 25 Jul 2022 | 3 thn lalu
Berikut sebagian screen capture file ini. Geser ke kiri pada layar.
Sheet 1: Cover Pembayaran Non Tunai SPPD
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA YOGYAKARTA

BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN

SUB BAGIAN VERIFIKASI







PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )








PEMBAYARAN NON TUNAI BIAYA PERJALANAN DINAS
BAGI ANGGOTA DPRD / PEGAWAI SETWAN

Sheet 2: Pembayaran Non Tunai SPPD

























Nomor SOP
:
Tgl Pembuatan
: 4 September 2017
Tgl Revisi
: 22 September 2017
Tgl Pengesahan
: 27 September 2017
Disahkan Oleh
: Plt. Sekretaris DPRD Kota Yogyakarta
Nama SOP
: Pembayaran Non Tunai Biaya Perjalanan Dinas Bagi Anggota DPRD / Pegawai Setwan
Dasar Hukum
Kualifikasi Pelaksana
1 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 1 PPTK : Kepala Sub Bagian / Eselon IV

Daerah Kota Yogyakarta 2 Pendamping : ASN, Naban
2 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, 3 Verifikator : ASN, Naban

fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta 4 PAK : ASN, Naban
3 Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai 5 PPK : Kepala Sub Bagian Verifikasi / Eselon IV


6 Bendahara Pengeluaran : ASN


7 Pengguna Anggaran : Sekretaris DPRD


8 Anggota DPRD / Pegawai Setwan / Penyedia B/J / Penyelenggara

Keterkaitan
Peralatan / Perlengkapan


1 SOP Perjalanan Dinas 1 ATK
2
2 Komputer dan Printer
Peringatan
Pencatatan dan Pendataan


1 SOP dapat terlaksana bila pejabat terkait ada di tempat dan siap melaksanakan pekerjaan
2 SOP dapat terlaksana bila sistem jaringan / server posisi aktif
3 Berkas yang diterima tidak lengkap / atau belum valid



4 Proses pelaksanaan pembayaran non tunai biaya perjalanan dinas dimulai jam 08.00 - 12.00

Sheet 3: Bagan Pembayaran Non Tunai SPPD
Pembayaran Non Tunai Biaya Perjalanan Dinas Bagi Anggota DPRD / Pegawai Setwan
No. Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku Ket.
PPTK Pendamping Verifikator PAK PPK Bendahara Pengeluaran Pengguna Anggaran Anggota DPRD / Pegawai Setwan / Penyedia B/J / Penyelenggara Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
1 PPTK bersama Pendamping / Pelaksana menyusun rencana kebutuhan anggaran kegiatan perjalanan dinas *






PPTK/PAU/PAK koordinasi untuk kebutuhan anggaran berpedoman pada DPA


2 Pendamping / Pelaksana membuat rencana kebutuhan anggaran kegiatan (uang muka perjalanan dinas anggota DPRD / pegawai Setwan)
Format rincian kebutuhan anggaran perjalanan dinas


3 Verifikator menyerahkan kepada PPK untuk mengoreksi rencana kebutuhan anggaran kegiatan perjalanan dinas DPRD / pegawai Setwan
Format rincian kebutuhan anggaran perjalanan dinas 15 menit Rincian kebutuhan anggaran perjalanan dinas
4 PAK membuat surat perintah pemindahbukuan berdasarkan rencana kebutuhan anggaran yang sudah diverifikasi


Format rincian kebutuhan anggaran perjalanan dinas dan BPK (Bukti Pengluaran Kas) 10 menit Rincian kebutuhan anggaran perjalanan dinas, BPK & surat perintah pemindahbukuan
5 PAK meminta paraf ke verifikator dan PPK terkait kebutuhan anggaran kegiatan perjalanan dinas anggota DPRD / pegawai Setwan kemudian menyerahkan ke Bendahara

Daftar rekening anggota DPRD, fotocopy rekening tabungan diluar Bank BPD 5 menit Surat perintah pemindahbukuan, BPK & fotocopy rekening tabungan diluar Bank BPD
6 Bendahara membuat Aplikasi Kiriman Uang untuk kegiatan perjalanan dinas anggota DPRD / pegawai Setwan dan menandatangani surat perintah pemindahbukuan
Format rincian kebutuhan anggaran perjalanan dinas, daftar rekening anggota DPRD, fotocopy rekening tabungan diluar Bank BPD 10 menit Surat perintah pemindahbukuan, BPK & aplikasi kiriman uang
7 Bendahara menyerahkan surat perintah pemindahbukuan untuk di tandatangani oleh Pengguna Anggaran

Surat perintah pemindahbukuan, BPK (Bukti Pengeluaran Kas), Aplikasi Kiriman Uang 5 menit Surat perintah pemindahbukuan & BPK
8 Pengguna Anggaran menyetujui dan menandatangani surat perintah pemindahbukuan
Surat perintah pemindahbukuan, BPK (Bukti Pengeluaran Kas) 5 menit Surat perintah pemindahbukuan & BPK
9 Pengguna Anggaran menyerahkan kepada Bendahara untuk diproses pentransferan anggaran kegiatan perjalanan dinas ke rekening anggota DPRD / pegawai Setwan

Surat perintah pemindahbukuan, BPK (Bukti Pengeluaran Kas) 5 menit Surat perintah pemindahbukuan & BPK
10 Bendahara memproses pentransferan anggaran kegiatan perjalanan dinas anggota DPRD / pegawai Setwan ke Bank BPD

Surat perintah pemindahbukuan, BPK (Bukti Pengeluaran Kas), Aplikasi Kiriman Uang 60 menit Surat perintah pemindahbukuan, BPK & aplikasi kiriman uang
11 Bendahara menginformasikan kepada pendamping / pelaksana bahwa proses pentransferan anggaran kegiatan perjalanan dinas anggota DPRD / pegawai Setwan sudah diterima Bank BPD **
Surat perintah pemindahbukuan yang sudah di cap dan ditandatangani oleh Bank BPD serta bukti kiriman uang 5 menit Tanda terima / stempel & bukti transfer dari Bank BPD
12 Pendamping menginformasikan kepada anggota DPRD / pegawai Setwan / Penyedia B/J / Penyelenggara bahwa proses transfer anggaran kegiatan perjalanan dinas sudah di Bank BPD

Surat perintah pemindahbukuan yang sudah di cap dan ditandatangani oleh Bank BPD serta bukti kiriman uang






























Keterangan :








Yogyakarta,


* Kebutuhan anggaran kegiatan perjalanan dinas terdiri dari :












Uang harian, Uang Representasi, Uang Penginapan, Tiket PP dan Kontribusi lainnya.







Plt. Sekretaris DPRD Kota Yogyakarta
** Proses masuk ke rekening anggota DPRD / pegawai Setwan / Penyedia B/J / Penyelenggara menjadi










kewenangan / tanggung jawab Bank BPD.



































PRIMA HASTAWAN, S.Sos., MM










NIP. 19710213 199703 1 005

Kata-kata yang terdapat di dalam file ini mungkin membantu anda melihat apakah file ini sesuai dengan yang dicari :

...Sheet cover pembayaran non tunai sppd sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kota yogyakarta bagian administrasi keuangan sub verifikasi prosedur baku pelaksanaan kegiatan standar operasional sop biaya perjalanan dinas bagi anggota dprd pegawai setwan nomor tgl pembuatan september revisi pengesahan disahkan oleh plt sekretaris nama dasar hukum kualifikasi pelaksana peraturan tahun tentang pembentukan dan susunan perangkat pptk kepala eselon iv pendamping asn naban walikota organisasi kedudukan tugas verifikator fungsi tata kerja pak instruksi transaksi ppk bendahara pengeluaran pengguna anggaran penyedia bj penyelenggara keterkaitan peralatan perlengkapan atk komputer printer peringatan pencatatan pendataan dapat terlaksana bila pejabat terkait ada di tempat siap melaksanakan pekerjaan sistem jaringan server posisi aktif berkas yang diterima tidak lengkap atau belum valid proses dimulai jam bagan no uraian mutu ket persyaratan kelengkapan waktu output bersama menyusun rencana kebut...

no reviews yet
Please Login to review.